Uji Kompetensi sudah Keharusan


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, uji kompetensi yang akan diberlakukan bagi guru sebelum mengikuti program sertifikasi bukan untuk menyulitkan mereka. Uji kompetensi dilaksanakan untuk menciptakan guru yang benar-benar berkualitas sesuai bidangnya.
Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa guru harus takut. Ini justru menjadi tanda tanya bagi kita semua.
-- Mohammad Nuh
"Sehingga, pada akhirnya semakin meningkatkan kualitas pendidikan kita di masa mendatang," katanya di Medan, Minggu (15/1/2012).
Nuh mencontohkan, di dunia kedokteran juga ada uji kompetensi yang tujuannya adalah untuk menciptakan dokter-dokter berkualitas dan menguasai bidangnya. Jika ada dokter tanpa kompetensi, maka kemungkinan akan terjadi malpraktik dan merugikan pasien.
Namun, lanjut Nuh, di dunia pendidikan, kalau ada guru tidak berkompetensi, maka masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Karena guru tanpa kompetensi dikhawatirkan akan melahirkan generasi bangsa yang juga tidak berkompetensi.
"Artinya, uji kompetensi sudah menjadi keharusan. Kita tentunya tidak ingin generasi muda kita hanya menjadi penonton nantinya di era masa depan, karena dulunya diajar oleh tenaga pendidik yang tidak berkualitas," katanya.
Menurut dia, guru tidak perlu takut mengikuti uji kompetensi tersebut karena materi yang diujikan sesuai dengan mata ajar yang diasuhnya sehari-hari di sekolah. Misalnya, guru bidang studi Bahasa Indonesia, nantinya akan mengikuti uji kompetensi sesuai bidangnya itu.
"Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa guru harus takut. Ini justru menjadi tanda tanya bagi kita semua," ujar Nuh.
Dia menambahkan, mulai 2012 ini uji kompetensi merupakan salah satu syarat bagi guru sebelum ikut program sertifikasi. Sementara bagi guru yang sudah lulus sertifikasi, menurut dia, tidak lagi diwajibkan mengikutinya, melainkan akan ada pendampingan agar si guru tersebut semakin terasah kemampuannya dalam bidang mengajar.

sumber: www.edukasi.kompas.com 15/01/2012

Uji Kompetensi adalah Hakekat Sertifikasi


Uji kompetensi yang merupakan syarat sertifikasi guru dinilai hanya sebagai akal-akalan pemerintah untuk menutupi minimnya dana anggaran. Sebab, pemerintah tidak akan sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar semua guru yang berhak melakukan sertifikasi dalam waktu singkat.

"Uji kompetensi hanyalah cara pemerintah untuk menunda pembayaran profesional guru secara bertahap," kata Pengamat pendidikan, Dharmaningtyas, kepada Republika, Jumat (13/1).

Ia mengungkapkan, pemerintah masih mungkin membayar sebanyak 200 ribu guru per tahun itu, namun lebih dari jumlah itu tidak mungkin. Secara keseluruhan, Dharmaningtyas mengkritik kebijakan sertifikasi guru.

"Jika dari awal pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru, maka naikkan saja gajinya. Namun kalau ingin mendapatkan guru yang bagus, cari guru yang berkualitas. Guru-guru bagus yang ada dilanjutkan masa baktinya. Sedangkan yang tidak layak tidak usah diperpanjang," katanya menegaskan.

Sementara itu Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbad, tidak melihat pentingnya uji kompetensi bagi syarat kelayakan melakukan sertifikasi guru. Menurut dia, kompetensi tidak bisa dilihat secara mekanis sehingga memakai syarat dipenuhinya uji kompetensi.
"Saya kira di dalam sertifikasi sudah tercakup kompetensi akademik dan profesional guru," ujarnya.

Menurut Hafid, tanpa adanya uji kompetensi syarat-syarat sertifikasi sebenarnya sudah cukup. Yang terpenting, seorang guru setidaknya memiliki lima aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, aspek konsekuensi, aspek performa, dan aspek eksploratori. 
sumber: http://www.republika.co.id

Kepala Sekolah sebagai Penentu Keberhasilan Pendidikan



Kajian terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan atau sekolah selama ini terlalu difokuskan kepada fungsi dan peran guru, meskipun memang demikian adanya. Akan tetapi, satu hal yang tidak boleh dilupakan, akan tetapi belakangan ini terkadang dikesampingkan adalah fungsi dan peran dari seorang kepala sekolah di setiap sekolah.
Terdapat paradigma yang sedikit melenceng yang selama ini terjadi terhadap keberhasilan pendidikan. Di saat banyak kajian terhadap kurang kapabelnya guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas seolah kepala sekolah tidak terkait dengan hal tersebut. Padahal jauh dari persoalan yang kini melanda sebagian besar para guru di negeri ini, fungsi dan peran kepala sekolah yang harus menjadi solusinya.
Sebagai bahan pemikiran, hendaknya bangsa ini melakukan sebuah kajian terhadap kinerja kepala sekolah, bukan sebagai guru yang diberikan tugas tambahan, akan tetapi sebagai pribadi yang berfungsi dan berperan sebagai MANAJER pada satuan pendidikan. Bahkan dalam ketentuan Penilaian Kinerja Guru yang akan efektif dilaksanakan per 1 Januari 2013 pun fokusnya hanya terhadap guru.
Apabila kita mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 yang menjelaskan dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah itu adalah Dimensi Kepribadian, Dimensi Manajerial, Dimensi Kewirausahaan, Dimensi Supervisi dan Dimensi Sosial. Terhadap kelima dimensi tersebut harus dilakukan pemantauan dan audit atau penilaian sehingga diperoleh parameter yang menggambarkan kualitas kinerja kepala sekolah secara menyeluruh. Dan untuk kepentingan kenaikan golongan (karir) kepala sekolah juga hendaknya lebih mengutamakan porsi kinerja sebagai kepala sekolah sebagai bahan penentu angka kreditnya.
Kenyataan; banyak kepala sekolah (dasar) di sekitar tempat tinggal penulis yang menurut kajian kasar jauh dari harapan sebagai sosok yang memiliki kelima dimensi kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki secara ideal. Apabila kondisi tersebut terjadi di banyak sekolah, apalah jadinya negeri ini ? Peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini selalu dijadikan target utama selamanya akan menjadi impian bagi pihak yang peduli.
Kenapa penulis terkesan "memojokkan" kepala sekolah dalam hal ini. Karena terdapat kenyataan terutama di tingkat pendidikan dasar bahwa kemampuan guru rendah, partisipasi masyarakat kurang, wawasan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan rendah, dana pendidikan (BOS) tidak memadai, sarana pendidikan "parah", perhatian pemerintah terhadap pendidikan kurang, serta berbagai prsoalan lainnya.  Kondisi semacam itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apakah logis, kalau semuanya disudutkan kepada rendahnya mutu guru yang kemudian guru diberikan Pengakuan Profesi berupa Sertifikat Profesi Guru dan Tunjangan Profesi Guru agar mutu dan kinerja guru meningkat. Ya memang salah satunya mungkin akan berdampak sekecil apapun, akan tetapi lihatlah kenyataan. Apakah ya, ketika seorang guru sudah menerima Tunjangan Profesi, dia akan memanfaatkannya untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan profesinya? Jawabannya belum tentu bahkan mungkin tidak untuk sebagian besar guru.
Dalam kondisi sekolah menghadapi berbagai persoalan tersebut sangatlah bergantung pada kepiawaian setiap kepala sekolah sebagai manajer sekolah, karena jawabannya ada pada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah.
Untuk itu, maka pemerintah hendaknya selalu memantau dan mengendalikan kinerja kepala sekolah karena dengan demikian rendahnya mutu dan kinerja guru yang selama ini banyak disorot berbagai pihak akan teratasi jika pembinaan guru oleh kepala sekolah di setiap sekolah "berjalan"  sesuai dengan harapan.
Semoga .........................

sumber : http://www.toz-media.co.cc