Batas Akhir Sinkronisasi Dapodik 2015/2016 Smt 1

Kurikulum SD-MI: Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak 30 Juni 2015 Dapodik merupakan satu-satunya pendataan pendidikan (dasar dan menengah) di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh data dari pendataanlain selain Dapodik telah diintegrasikan ke dalam Dapodik melalui Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud. Untuk tahun pelajaran 2015/2016 ini telah diluncurkan Dapodikdas v.4.00 dan Dapodikmen v.8.20 yang merupakan generasi terakhir Aplikasi Dapodik. 

Sebagai tindak lanjut peluncuran Dapodik tersebut, Dirjen Dikdasmen mengharapkan agar para Operator Dapodik di setiap sekolah segera melakukan pemutakhiran data sekolahnya secara tepat, akurat dan akuntable. Hasil pemutakhiran data tersebut segera dikirimkan ke server dapodik (SINKRONISASI), karena data tersebut akan digunakan untuk seluruh kepentingan program pendidikan. Yang krusial terhadap pemutakhiran Dapodik tersebut adalah kepentingan untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah.

Untuk itu, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3838/D/TI/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemutakhiran Dapodik Tahun Ajaran 2015/2016 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Mengingat Dapodik akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah yang semakin luas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut.
  1. Sekolah segera mengunduh aplikasi dapodikdas versi 4.0.0 bagi SD,SMP dan SLB melalui laman http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id, sementara untuk SMA dan SMK mengunduh aplikasi dapodikmen versi 8.20 melalui laman http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id, serta melakukan pemutakhiran data.
  2. Kepala Sekolah agar memperhatikan kebenaran, kelengkapan dan kemutahiran data peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta data satuan pendidik, sebelum dikirim ke server dapodik.
  3. Sekolah diharapkan melakukan pemutakhiran data dan mengirimkan ke server Dapodik Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tanggal 15 September 2015.
Untuk lebih lengkapnya, Surat Edaran Nomor 3838/D/TI/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemutakhiran Dapodik Tahun Ajaran 2015/2016 silahkan DOWNLOAD di SINI.

Demikian sajian informasi mengenai Batas Akhir Sinkronisasi Dapodik 2015/2016 Smt 1. Diharapkan para Operator Dapodik sekolah segera menyelesaikan pemutakhiran data sekolahnya dan melakukkan SINKRONISASI Final sebelum 15 September 2015.

Salam Satu Data Berkualitas !!! 

Aplikasi Latihan UKG 2015 versi 1

Kurikulum SD-MI: Sebagaiamana telah diketahui bahwa pada Tahun 2015 ini terhadap semua guru Indonesia akan dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG tahun ini berbeda dengan UKG sebelumnya, jika dulu UKG pernah dilakukan khusus bagi guru yang sudah bersertifikat terpisah dilakukan dengan UKG khusus bagi guru yang belum bersertifikat. Maka di tahun 2015 ini UKG diberikan terhadap semua guru baik yang sudah maupun belum bersertifikat Profesi Pendidik/Guru.

Baca Juga : Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 untuk Semua Guru, Tanpa Kecuali

Sebagai bekal parsiapan menghadapi pelaksanaan UKG 2015, berikut disajikan Aplikasi Latihan UKG. Aplikasi ini bukanlah merupakan prediksi soal UKG 2015, akan tetapi hanya bersifat "game edukasi" dan sedikit "simulasi UKG". Tujuannya tiada lain hanyalah bersifat penyegaran kompetensi yang sudah dikuasai dan penambahan wawasan yang belum terkuasai.

Baca Juga : Surat Edaran Ditjen GTK Tentang Pelaksanaan UKG 2015

Berikut interface aplikasi UKG 2015 :


Klik pada Lingkaran/Bulat Berpanah










Klik pada Lingkaran/Bulat Berpanah di bagian Kanan Atas









Klik pada tulisan "Go to Try Out" di bagian Kanan Bawah









Klik pada tulisan/ikon "MULAI"










Untuk mendapatkan Aplikasi Latihan UKG 2015 silahkan DOWNLOAD di SINI

Demikian sajian informasi Aplikasi Latihan UKG 2015, semoga aplikasi ini menambah referensi para guru untuk mempersiapkan segalanya menghadapi UKG 2015 agar mencapai hasil yang optimal.

Semoga Bermanfaat !!!

7 Hal Penting Dalam PUPNS 2015

Kurikulum SD-MI: Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (2015) akan dimulai 1 September 2015. Sehubungan dengan hal tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) hendaknya segera mempersiapkan diri berupa menyiapkan berkas yang diperlukan dan khusus bagi PNS yang masih terbatas dalam kemampuan Teknologi Informasi hendaknya mulai membiasakan diri dengan sistem operasi online.

Beberapa informasi penting yang telah diumumkan oleh pihak pelaksana hendaknya dipatuhi agar semua elemen yang terkait lebih nyaman dalam prosesnya dan lebih baik hasil yang diperolehnya. 

Berikut beberapa hal penting yang hendaknya diperhatikan:
  1. Baca terlebih dahulu Buku Petunjuk PUPNS 2015 untuk User/Pengguna.
  2. Pastikan Email yang digunakan untuk mendaftar PUPNS jangan digunakan untuk Sosial Media, jangan sampai informasi yang dikirim Oleh BKN Pusat tercampur dengan informasi dari sosial Media sehingga mempersulit anda.
  3. Untuk sementara Apakah Akses Penginputan itu Serentak, atau PerInstansi, atau perwilayah, masih dilakukan evaluasi tetang kemampuan server Pusat.
  4. Tunggu Perintah, Sembari menunggu silahkan Baca-baca dulu Tata cara pengerjaan, dan siapkan Berkas, baik berupa Hasil scan.
  5. Dibolehkan anda meminta orang lain membantu mengerjaakan, jika dirasa anda tidak mampu mengerjakan, diutamakan Keluarga, agar kerahasiaan data anda terjaga. 
  6. Tetap lakukan update perubahan data jika nanti ada perubahan.
  7. Usahakan EMAIL dan No Ponsel Pribadi selalu aktif, jika sewaktu waktu nanti pihak BKN menghubungi anda.

Demikian sajian informasi mengenai 7 Hal Penting Dalam PUPNS 2015. Semoga informasi ini bermanfaat terutama bagi yang akan melakukan pengisian data formulir PUPNS secara online serta dikerjakan sendiri.

Semoga Bermanfaat

Tunjangan Hari Raya (THR) Untuk PNS Di Tahun 2016

Kurikulum SD-MI: Jika biasanya, sampai dengan tahun 2015 ini Aparatur Negera baik Sipil maupun Militer mendapatkan 13 kali gaji dalam 1 tahun dengan rincian 12 kali gaji bulanan ditambah 1 kali Gaji yang disebut dengan Gaji ke-13. Seingat saya pada waktu kecil (kebetulan orang tua adalah PNS), gaji ke-13 biasanya diterima menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). Akan tetapi belakangan ini semenjak pemerintahan Presiden Megawati, gaji ke-13 diserahkan sekitar bulan Juni, pada saat itu diasumsikan bahwa bulan Juni adalah pergantian tahun pelajaran sekolah. Alasannya banyak yang membutuhkan untuk biaya tahun pelajaran baru atau pindah jenjang sekolah dan kebetulan hampir bersamaan dengan Hari Raya Lebaran. Karena itu ada anggapan pula bahwa gaji ke-13 juga sekaligus sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Akan tetapi, pada tahun 2016 mendatang, pemerintah memastikan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) secara khusus kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan besaran satu kali gaji pokok. Sehingga, selain mendapatkan gaji bulanan dan gaji ke-13, para PNS juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).Akan tetapi diberikannya THR kepada PNS ini, pada 2016 pemerintah tidak akan menaikkan gaji pokok berkala bagi PNS. Ketentuan ini sementara hanya berlaku pada tahun 2016 saja.

Kenaikan gaji berkala akan diakumulasikan menjadi THR atau gaji ke-14 pada hari raya bisa digunakan untuk Lebaran dan bagi kebahagiaan keluarga. Kesejahteraan PNS tidak menurun dengan kebijakan meniadakan kenaikan gaji berkala. Sebaliknya, kesejahteraan PNS meningkat karena adanya THR. Ilustrasi THR lebih besar daripada kenaikan gaji berkala adalah sebagai berikut: Misalkan Gaji Pokok Rp 3.000.000,- jika kenaikan 4%, artinya hanya Rp 120.000,- X 12 bulan = Rp.1.440.000,- Jumlah tersebut jauh lebih kecil dengan THR 1 kali gaji pokok.

Demikian informasi mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Untuk PNS Di Tahun 2016, Kita tunggu realisasinya. Akan tetapi mungkin banyak pihak bertanya, apakah tenaga honorer yang bekerja di Instansi Penerintah juga mendapatkan "perhatian khusus" dari pemerintah? Walaupun sampai dengan saat ini ketentuan tersebut belum ada, mudah-mudahan pemerintah juga tidak melupakan warga negaranya yang juga mengabdi pada instansi pemerintah meskipun bukan berstatus Pegawai Negeri.